PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah strategis untuk memperkuat sinergi dengan dunia usaha melalui peluncuran Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha melalui program TSBLP atau CSR menjadi faktor penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan program CSR harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha harus menghasilkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita ingin pembangunan berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan,” ujar Ria Norsan, Jumat (10/7/2026).
Gubernur juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat meningkat menjadi 6,14 persen pada 2026 dari sebelumnya 5,39 persen pada 2025. Kemantapan jalan provinsi kini mencapai 65,06 persen, sementara cakupan layanan air minum telah menyentuh 84,30 persen. Di sisi lain, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga berada pada level 6,16 persen.
Meski demikian, ia mengakui kemampuan keuangan daerah masih terbatas. Oleh sebab itu, dukungan perusahaan melalui program CSR dinilai menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis.
Program prioritas yang akan didorong melalui Forum TSBLP mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguatan pemerintahan desa, sektor perkebunan dan pertambangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ria Norsan juga mengajak perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, agar mengarahkan program CSR pada pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas umum, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan usaha masyarakat.
Selain itu, perusahaan juga didorong mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan mengajak karyawan memanfaatkan layanan Bank Kalbar sebagai bank pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan di Kabupaten Ketapang yang telah menyelenggarakan program pendidikan bagi para pekerja. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh nyata bagaimana CSR mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menekankan bahwa pelaksanaan TSBLP harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga keberadaan investasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengingatkan perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.
“Kami masih menemukan kawasan di sekitar perusahaan yang belum berkembang dengan baik. Program CSR harus mampu menjawab persoalan tersebut agar masyarakat ikut merasakan manfaat investasi,” tegas Krisantus.
Ia juga menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang belum menunjukkan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menyelaraskan program CSR dengan agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan, sehingga hasilnya dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.
Peluncuran Forum TSBLP/CSR menjadi momentum memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, jajaran kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama PT Bank Kalbar, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan perusahaan, serta berbagai mitra pembangunan lainnya.(Ara)
