PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Kalbar mampu meningkatkan predikat inovasi daerah pada 2027. Upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan ekosistem inovasi serta pendampingan kepada pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Ria Norsan mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong lahirnya inovasi di lingkungan pemerintahan. Terlebih, Kalimantan Barat terpilih mewakili regional Kalimantan dalam Presentasi Kepala Daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026.
Menurut Norsan, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas inovasi, sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
Ia menjelaskan, penilaian Indeks Inovasi Daerah mencakup dua aspek utama, yakni Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang mengukur kapasitas dan kinerja pemerintahan serta Satuan Inovasi Daerah (SID) yang menilai kualitas inovasi yang dihasilkan.
Meski sejumlah indikator pembangunan Kalbar menunjukkan perkembangan positif, Norsan mengakui predikat Indeks Inovasi Daerah provinsi tersebut masih berada pada kategori Inovatif. Karena itu, diperlukan upaya bersama agar dapat meningkat menjadi Sangat Inovatif.
“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya saat membuka GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026).
Norsan juga meminta setiap perangkat daerah lebih aktif melahirkan terobosan baru. Ia menargetkan masing-masing perangkat daerah dapat menghasilkan dua hingga tiga inovasi setiap tahun, terutama pada sektor pelayanan dasar.
Inovasi yang dikembangkan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, serta membantu menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Kalbar melalui BAPPERIDA akan memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada kabupaten/kota. Penguatan inovasi juga dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID) serta perlindungan kekayaan intelektual bagi para inovator.
Secara khusus, Norsan mengajak seluruh bupati dan wali kota menjadikan inovasi sebagai agenda prioritas di daerah masing-masing. Menurutnya, keberhasilan meningkatkan predikat inovasi membutuhkan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, dan dukungan berbagai pihak.
“Saya menargetkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat bisa naik kelas. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia juga mendorong kolaborasi melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa agar pengembangan inovasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama.
Norsan menegaskan, keberhasilan inovasi daerah tidak semata-mata dilihat dari jumlah terobosan yang diciptakan maupun penghargaan yang diperoleh, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Inovasi adalah wujud nyata pelayanan sepenuh hati. Dengan keteladanan pimpinan, kesungguhan perangkat daerah, dan keterlibatan masyarakat, saya yakin ekosistem inovasi Kalimantan Barat akan semakin kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Ara)
