PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menekankan pentingnya penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mempercepat akses keuangan bagi masyarakat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Pleno TPAKD Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (18/6/2026).
Menurut Ria Norsan, kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta lembaga jasa keuangan lainnya menjadi kunci untuk memperluas akses layanan keuangan yang inklusif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan TPAKD tidak hanya berperan sebagai forum koordinasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang selama ini masih memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal.
“TPAKD harus menjadi penggerak utama dalam mempercepat inklusi keuangan sehingga masyarakat dapat memperoleh akses permodalan, perlindungan keuangan, dan layanan jasa keuangan yang lebih mudah,” ujarnya.
Sejalan dengan Roadmap TPAKD 2026-2030, Gubernur meminta seluruh TPAKD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memfokuskan program pada peningkatan literasi keuangan masyarakat, perluasan akses pembiayaan sektor produktif, serta penguatan budaya menabung dan kepesertaan jaminan sosial.
Menurutnya, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM harus menjadi perhatian utama karena memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
“Program TPAKD jangan hanya sebatas administrasi. Harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Ria Norsan juga mengapresiasi capaian kinerja TPAKD Kalimantan Barat yang selama ini menunjukkan hasil positif berkat sinergi berbagai pihak. Ia berharap inovasi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan di daerah.
Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Barat Rochma Hidayati menyampaikan bahwa capaian TPAKD Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai 117,61 persen, sedangkan rata-rata capaian TPAKD kabupaten dan kota mencapai 135,78 persen.
Menurutnya, seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat telah berhasil mencatatkan realisasi program di atas 100 persen. Ke depan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan literasi keuangan, penguatan infrastruktur akses keuangan, optimalisasi produk dan layanan, serta pendampingan kepada masyarakat.
“Tantangan ke depan semakin besar. Karena itu masyarakat perlu terus diedukasi agar memahami manfaat sekaligus risiko dari setiap produk keuangan yang digunakan,” katanya.
Rapat pleno tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua TPAKD Kalbar, para kepala daerah se-Kalimantan Barat, pimpinan lembaga jasa keuangan, serta anggota TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.(Ara)
