PONTIANAK – Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk triwulan keempat tahun 2025 masih belum seluruhnya terealisasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa proses penyaluran masih menunggu hasil verifikasi data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Penyaluran itu sekali lagi berdasarkan data. Data kita terus kita mutakhirkan. Seperti sekarang ini, sebelum kita menyalurkan, kita koordinasi dulu dengan BPS,” ujar Mensos saat meninjau Puskesos di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Senin (21/10/2025).
Menurutnya, data terbaru kini telah dikelompokkan berdasarkan desil ekonomi, mulai dari desil 1 hingga desil 4. Berdasarkan klasifikasi tersebut, bantuan disalurkan melalui dua jalur utama, yaitu melalui bank-bank Himbara (himpunan bank milik negara) dan PT Pos Indonesia.
“Untuk jalur pertama, bansos langsung ditransfer ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara jalur kedua lewat PT Pos, dan ini yang datanya sedang kami konsultasikan dengan BPS,” jelasnya.
Untuk triwulan keempat (Oktober–Desember 2025), pemerintah menyalurkan dua jenis bantuan, pertama, bantuan penebalan bagi penerima bansos reguler, dan kedua, bantuan untuk penerima baru yang belum pernah mendapatkan bansos sebelumnya.
Mensos Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa alokasi bantuan untuk triwulan ini meningkat signifikan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Kalau sebelumnya tiap triwulan untuk bansos reguler sekitar 20 juta penerima, kali ini ditambah lebih dari 15 juta KPM. Totalnya menjadi 35,4 juta keluarga, atau setara dengan 140 juta jiwa,” ungkapnya.
Adapun nilai bantuan yang diberikan juga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
“Per bulan, penerima mendapatkan Rp300 ribu. Jika dikalikan tiga bulan, totalnya Rp900 ribu. Bagi yang sebelumnya sudah menerima bansos BPNT sebesar Rp200 ribu per bulan, mereka akan mendapat total Rp1,5 juta,” tambahnya.
Sementara itu, bagi KPM baru, mereka akan menerima bansos sebesar Rp900 ribu untuk triwulan ini. Saat ini, penyaluran yang sudah berjalan adalah melalui jalur perbankan, khusus untuk KPM yang rekeningnya sudah siap.
“Sudah lebih dari 10 juta KPM yang mulai menerima bansos secara bertahap melalui rekening. Kemarin baru 8 juta, hari ini sudah tembus lebih dari 10 juta,” katanya.
Namun, untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia, prosesnya masih menunggu hasil finalisasi data dari BPS. Mensos menjelaskan, terdapat tiga metode penyaluran melalui PT POS.
“PT POS mendatangi rumah KPM secara langsung. KPM datang ke kantor pos. KPM dikumpulkan di lokasi tertentu, seperti kantor kelurahan atau kecamatan,” jelasnya.
Penyaluran melalui PT POS karena mengingat tidak semua wilayah bisa dijangkau oleh perbankan. Tapi, perlu diketahui, kalau lewat bank tidak ada biaya, sedangkan lewat PT POS ada biaya administrasi.
Selain itu, Mensos juga meminta dukungan dari berbagai pihak agar penyaluran bansos berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Saya ingin semua ikut mengawal. Pak Wali Kota, para lurah, pendamping, dan staf-staf lain harus bantu pastikan penerima yang terdaftar benar-benar menerima haknya,” tegasnya.
Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar karena proses validasi data masih berlangsung.
“Datanya masih dalam proses, jadi saya minta kesabaran. Tapi, insya Allah, bantuan akan segera disalurkan secepatnya,” pungkasnya.(Ara)
