PONTIANAK – Pengalaman warga Kota Pontianak yang selama ini hidup berdampingan dengan banjir rob diangkat melalui program Photovoice yang digelar Yayasan Kolase di Rumah Budaya Gang Hj Salmah, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kamis (15/1/2026).

Program ini menjadi ruang refleksi bersama untuk merekam realitas banjir dari sudut pandang warga, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat terdampak.

Ketua Yayasan Kolase, Andi Fahrizal, menjelaskan Photovoice merupakan metode partisipatif yang memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan pengalaman hidup mereka melalui foto dan narasi.

“Photovoice tidak menempatkan masyarakat sebagai objek penelitian, tetapi sebagai subjek aktif. Warga memotret realitas yang mereka hadapi dan menceritakannya dengan bahasa mereka sendiri,” ujarnya.

Menurut Andi, pendekatan ini penting agar persoalan banjir tidak hanya dilihat dari data dan angka, tetapi juga dari pengalaman sehari-hari warga yang kerap terabaikan dalam proses perumusan kebijakan.

“Foto-foto ini bukan sekadar visual. Di dalamnya ada cerita, ingatan, dan pengalaman hidup warga yang berhadapan langsung dengan banjir,” katanya.

Program Photovoice Banjir Pontianak merupakan mandat dari FINCAPES dan telah dilaksanakan sejak Oktober 2025. Sebanyak 30 fotografer warga dilibatkan di delapan kawasan rawan banjir yang mencakup 21 kelurahan di Kota Pontianak.

Penentuan wilayah tersebut merujuk pada hasil studi Incapes Project melalui Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, yang menyimpulkan Pontianak rentan terhadap banjir akibat kondisi geografis dan tekanan pembangunan.

“Pontianak berada di dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut pesisir. Ditambah laju urbanisasi yang tinggi, ruang resapan air terus berkurang dan ini menjadi tantangan serius,” jelas Andi.

Ia juga menyinggung banjir besar pada 8–9 Desember 2025 yang dinilai sebagai peringatan penting. Saat itu, permukaan air laut mencapai sekitar 1,9 meter dan air masuk hingga ke bagian kolong Rumah Budaya.

“Ini bukan lagi kejadian rutin tahunan, tetapi sinyal bahwa risiko banjir semakin meningkat,” ujarnya.

Rangkaian diseminasi Photovoice Banjir Pontianak meliputi sesi refleksi, pameran fotografi warga, serta publikasi melalui podcast. Pameran menjadi ruang dialog antara warga, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pameran ini kami hadirkan sebagai ruang percakapan, bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk memahami persoalan banjir dari berbagai sudut pandang,” kata Andi.

Sebanyak 30 karya fotografi warga dipamerkan di halaman Rumah Budaya Pontianak dengan nuansa yang menghidupkan kembali ingatan kolektif Pontianak era 1980-an.

Kegiatan Nongkrong Senja di Pontianak turut digelar sebagai bagian dari rangkaian acara.

“Pendekatan budaya kami pilih agar isu banjir bisa dibicarakan dengan cara yang lebih membumi dan dekat dengan warga,” tambahnya.

Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Pontianak yang diwakili Kepala Bapperida Kota Pontianak, Sidig Handanu, dan dihadiri perwakilan OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional.

Melalui pendekatan Photovoice, Yayasan Kolase berharap suara warga terdampak banjir dapat menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan Kota Pontianak yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kepala Bapperida Kota Pontianak, Sidig Handanu, menegaskan bahwa banjir tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan musiman, melainkan tantangan struktural yang berkaitan dengan perubahan iklim, pola pembangunan, dan perilaku masyarakat.

“Isu banjir sudah masuk dalam isu strategis Kota Pontianak. Dalam perencanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang, aspek ketahanan kota, risiko bencana, dan kualitas lingkungan hidup telah kami masukkan,” ujarnya usai membuka acara.

Ia menilai Photovoice menjadi ruang penting untuk menangkap cara pandang masyarakat terhadap banjir. Menurutnya, warga adalah pihak yang paling merasakan dampaknya, sehingga perspektif mereka harus menjadi dasar kebijakan.

“Melalui kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana masyarakat memaknai banjir—apakah sebagai bencana, genangan biasa, atau sesuatu yang dianggap wajar. Semua pandangan itu penting untuk didengar,” katanya.

Sidig juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini sebagai bagian dari mitigasi risiko banjir. Ia menyebut, diskursus banjir perlu dibangun pada momentum yang tepat agar kebijakan yang lahir lebih kontekstual dan responsif.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak telah menjalankan berbagai program penanganan banjir, mulai dari perbaikan drainase, mitigasi perubahan iklim, hingga adaptasi iklim perkotaan. Namun, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kota saja.

“Ini masalah kita bersama. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama, termasuk lintas daerah,” tegasnya.

Ia mencontohkan kawasan perbatasan seperti Siantan Utara yang rentan banjir akibat perubahan tata guna lahan di wilayah hulu, sehingga kolaborasi antar kabupaten dan kota menjadi kebutuhan mendesak.

Secara historis, Sidig mengingatkan bahwa Pontianak merupakan kota air. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus terus dijaga.

“Ketika keseimbangan terganggu—baik oleh perubahan iklim, pola pembangunan, maupun perilaku masyarakat—dampaknya langsung dirasakan warga,” jelasnya.

Ia berharap hasil Photovoice dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pemkot Pontianak, termasuk peta risiko banjir, perhitungan risiko, serta kesiapsiagaan bencana di masa mendatang.

Kegiatan ini, menurutnya, sejalan dengan visi Kota Pontianak, yakni Pontianak Maju, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan yang Humanis.

“Pembangunan harus mendorong kesejahteraan masyarakat secara seimbang dengan perlindungan lingkungan. Prinsip itu yang terus kami pegang,” tuturnya.

Akademisi Universitas Waterloo, Kanada, Prof. Stefan Steiner, menegaskan bahwa risiko banjir di Kota Pontianak tidak dapat dipahami semata-mata melalui data dan peta ilmiah, tetapi harus dilihat dari pengalaman hidup warga yang mengalaminya secara langsung.

“Model dan peta ilmiah memang penting, tetapi itu belum menceritakan keseluruhan realitas. Risiko banjir dialami di rumah, di jalan, di sekolah, dan dalam kecemasan yang muncul setiap kali hujan turun,” ujar Prof. Steiner.

Ia menjelaskan, Pontianak merupakan kota air yang secara geografis dipengaruhi oleh pasang surut, sungai, dan curah hujan. Namun, perubahan iklim, penurunan muka tanah, serta pesatnya pembangunan perkotaan telah mengubah genangan yang dulu dianggap biasa menjadi risiko banjir yang semakin serius.

Di bawah naungan program FinCAPES, Universitas Waterloo mendukung berbagai kajian risiko banjir di Pontianak untuk memahami potensi banjir di masa depan, baik dari segi frekuensi, kedalaman, maupun durasinya.

Melalui kolaborasi dengan Yayasan Kolase dan dukungan Pemerintah Kota Pontianak, pendekatan partisipatif Photovoice dikembangkan dengan menempatkan warga sebagai pusat produksi pengetahuan.

“Warga Pontianak memahami kotanya lebih baik daripada siapa pun. Pengalaman hidup dan pengetahuan lokal mereka sangat penting dalam merumuskan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim,” katanya.

Program Photovoice melibatkan warga dari berbagai kawasan rawan banjir di Pontianak untuk mendokumentasikan risiko banjir melalui fotografi dan narasi. Warga merekam kondisi banjir, praktik kesiapsiagaan, bentuk adaptasi sehari-hari, serta dampak banjir yang tidak merata, terutama terhadap perempuan, anak muda, dan pekerja informal.

Menurut Prof. Steiner, foto-foto yang ditampilkan tidak sekadar menjadi dokumentasi visual, tetapi berfungsi sebagai dokumen sosial.

“Foto dan cerita ini menerjemahkan temuan ilmiah yang kompleks ke dalam pengalaman manusia. Dengan cara itu, risiko banjir menjadi lebih terlihat, lebih mudah dipahami, dan tidak bisa lagi diabaikan sebagai sesuatu yang biasa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pameran dan diskusi Photovoice bukanlah akhir dari proses, melainkan titik awal percakapan yang lebih luas.

“Peran kami bukan untuk menentukan solusi terbaik, tetapi memicu dialog. Kami berharap diskusi ini berlanjut antara komunitas, pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti agar strategi mitigasi dan adaptasi banjir dapat dibangun bersama,” katanya.

Selain Photovoice, dukungan FinCAPES di Pontianak juga mencakup studi risiko banjir, pengembangan alat peningkatan kesadaran publik melalui penceritaan visual, studi aktuaria untuk menilai potensi kerugian ekonomi, serta penguatan sistem peringatan dini.

“Semua upaya ini bertujuan menghubungkan sains, perspektif masyarakat, dan kebijakan sebagai fondasi menuju kota yang lebih tangguh,” tutupnya. ( *kominfo* )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *