PONTIANAK – Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN) Kalimantan Barat melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka memperkenalkan Program Sabuk Hijau Khatulistiwa, Senin (19/1/2026), di Kantor Gubernur Kalbar.
Ketua LI BAPAN Kalbar, Stevanus Febyan Babaro, menjelaskan bahwa audiensi tersebut bertujuan memperkenalkan konsep program reklamasi pascatambang berbasis ekonomi kerakyatan yang mengutamakan komoditas Aren Semulensebagai tanaman bernilai ekonomi sekaligus ramah lingkungan.
“Kami dari LI BAPAN hari ini melakukan audiensi untuk memperkenalkan program Sabuk Hijau Khatulistiwa. Ini adalah program reklamasi berbasis ekonomi kerakyatan yang mengutamakan komoditas aren semulen,” ujar Stevanus.
Ia menjelaskan, tanaman aren memiliki nilai ekonomi tinggi dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Saat ini, Presiden RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mendorong pengembangan aren sebagai bahan baku bioetanol dan energi terbarukan.
“Ke depan, aren ini bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga sangat signifikan terhadap ekonomi, khususnya ekonomi Kalimantan Barat secara umum,” jelasnya.
Selain aspek ekonomi, Program Sabuk Hijau Khatulistiwa juga diarahkan untuk menjawab persoalan lingkungan, terutama lahan pascatambang yang belum direklamasi secara optimal dan berkontribusi terhadap degradasi lingkungan serta meningkatnya risiko banjir, khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas.
Stevanus menyebutkan, audiensi ini menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi dan sinkronisasi program antara Li Bapan dengan pemerintah daerah.
“Kami bersilaturahmi sekaligus audiensi dengan Pak Gubernur untuk melihat peluang kolaborasi dan program apa saja ke depan yang bisa kita sinkronkan,” katanya.
Ia menambahkan, Gubernur Kalimantan Barat beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyambut baik gagasan tersebut karena dinilai sejalan dengan program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Respon Pak Gubernur dan OPD sangat baik. Program ini kebetulan sudah sinkron dengan program yang ada. Tinggal nanti dirincikan lebih lanjut, dan kami akan melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan sesuai arahan Pak Gubernur,” ungkap Stevanus.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas potensi kolaborasi lintas sektor dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian ESDM, termasuk pemanfaatan dana reklamasi, CSR perusahaan tambang, dan skema pendanaan hijau.
Program Sabuk Hijau Khatulistiwa diharapkan dapat menjadi model restorasi pascatambang yang tidak hanya memulihkan lingkungan, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat serta memperkuat upaya mitigasi banjir di Kalimantan Barat. (Ara)
