KUBU RAYA – Sejumlah nelayan di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Kondisi ini membuat mereka terpaksa membeli solar di luar dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Salah seorang nelayan, Musa, mengungkapkan bahwa harga solar saat ini mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai Rp15.000 per liter.
“Dulu Rp10.500, naik jadi Rp11.500 sampai Rp13.000, sekarang tiba-tiba jadi Rp15.000. Kami terpaksa beli di luar karena tidak bisa mengisi di SPBN,” ujarnya saat diwawancarai di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Senin(20/4/2026).
Menurut Musa, nelayan kecil justru kesulitan mengakses solar di SPBN. Ia menyebut hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mendapatkan bahan bakar tersebut.
“Kalau nelayan kecil seperti kami tidak bisa ambil. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Kami pernah mau isi sedikit saja tidak dikasih,” keluhnya.
Ia juga menyebut kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan mencapai sekitar 10 tahun. Awalnya nelayan masih mendapatkan jatah, namun seiring waktu akses tersebut semakin terbatas.
“Dulu awal-awal masih dapat, dijatah sekitar 200 liter. Sekarang beli 5 liter saja tidak bisa. Yang mengisi malah kapal-kapal besar,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan nelayan lainnya, Awik (78). Ia menuturkan bahwa nelayan kecil kini semakin terhimpit karena harus membeli solar dari pengepul dengan harga mahal, sementara hasil tangkapan tidak menentu.
“Harusnya SPBN ini untuk nelayan kecil, tapi yang besar-besar itu yang dapat. Kami ini yang kecil malah tidak dapat,” tegasnya.
Awik juga mengaku, sebelumnya nelayan masih bisa memperoleh solar dengan rekomendasi. Namun kini, mereka tidak lagi mendapatkan jatah dengan berbagai alasan.
“Dulu kami dapat minyak, sudah berjalan lama. Sekarang dibilang alat tangkap kami tidak sesuai. Padahal dari dulu kami pakai alat yang sama,” katanya.
Sementara itu, nelayan lainnya juga mengungkapkan bahwa mereka kerap harus membeli solar dari pengepul dengan harga tinggi demi tetap bisa melaut.
“Kami ini tidak ada pekerjaan lain. Mau tidak mau beli mahal, walaupun hasilnya belum tentu cukup,” ujarnya.
Di sisi lain, Pengawas SPBN Benteng Kecamatan Sungai Kakap, Munir, menjelaskan bahwa pengisian BBM di SPBN harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk terkait izin dan rekomendasi.
“Kalau tidak ada izin, memang tidak bisa .
dilayani. Harus sesuai aturan. Pengisian juga harus antri,” jelasnya.
Munir juga menegaskan bahwa tidak semua kapal memiliki izin untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
“Tidak semua kapal ada izinnya. Kalau tidak ada izin, ya tidak bisa. Itu ketentuannya,” tambahnya.
Meski demikian, nelayan menilai masih terdapat ketimpangan dalam distribusi solar, di mana kapal-kapal besar dinilai lebih mudah mendapatkan pasokan dibandingkan nelayan kecil.
Para nelayan berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat segera turun tangan untuk memperbaiki sistem distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh nelayan kecil.
“Harapan kami sederhana, harga kembali normal dan kami bisa mendapatkan solar lagi seperti dulu. Kami hanya bergantung dari melaut,” tutup Musa.(Ara)
