PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2027 di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026).
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan fase krusial dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia menekankan pentingnya memperkuat fondasi transformasi daerah melalui peningkatan daya saing, tanpa mengabaikan pemerataan dan kualitas pembangunan.
“Pembangunan ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan pemerataan layanan dasar,” ujarnya.
Musrenbang ini dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari Forkopimda, perwakilan pemerintah pusat, hingga kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Seluruh pihak diajak untuk menyelaraskan program dan kebijakan agar pembangunan 2027 berjalan efektif dan berdampak nyata.
Dari sisi capaian, Kalbar menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat mencapai 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan menjadi 6,16 persen. Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait pembiayaan pembangunan.
“Kebutuhan pembangunan mencapai Rp116,17 triliun, sementara kapasitas fiskal daerah terbatas. Karena itu, kita perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat,” jelasnya.
Dalam dokumen RKPD 2027, pemerintah provinsi telah merancang ratusan program dan ribuan kegiatan yang akan dilaksanakan secara kolaboratif. Fokus utama diarahkan pada pembangunan manusia, penguatan ekonomi daerah, infrastruktur, hingga transformasi digital.
Selain itu, sejumlah proyek strategis juga menjadi prioritas, seperti pembangunan Jembatan Kapuas 3, jalan penghubung kawasan strategis, hingga pengembangan bandara dan kawasan perbatasan. Proyek-proyek ini diharapkan mampu mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya inovasi di tengah keterbatasan anggaran. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus beradaptasi dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.
“Kita harus mampu berinovasi dengan kondisi fiskal yang ada. Optimalisasi pendapatan dan percepatan penyaluran menjadi kunci,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga diperkenalkan inovasi “Desa SAKTI” (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tingkat desa. Program ini diharapkan memperkuat pembangunan dari akar rumput.
Menutup arahannya, Ria Norsan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga konsistensi, kedisiplinan perencanaan, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita optimistis Kalimantan Barat bisa menjadi daerah yang lebih maju, kompetitif, dan sejahtera,” pungkasnya.(Ara)
