PONTIANAK – Provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih peringkat keempat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi nasional tahun 2025. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kalbar sebagai provinsi dengan nilai demokrasi terbaik di Pulau Kalimantan.
Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Sentraland.
Gubernur Ria Norsan menerima langsung penghargaan dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry B. Harmadi.
Kalbar mencatat skor IDI sebesar 86,17 dan masuk kategori tinggi, menjadikannya salah satu provinsi dengan kualitas demokrasi terbaik di Indonesia.
Usai menerima penghargaan, Ria Norsan menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan itu merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga suasana demokrasi yang aman dan kondusif.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya, Jum’at (22/5/2026).
Menurut Ria Norsan, kualitas demokrasi juga berkaitan erat dengan peningkatan sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini, IPM Kalbar tercatat meningkat menjadi 72,09.
Ia berharap peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia dapat terus mendorong kenaikan nilai demokrasi di daerah.
“Target kita ke depan IPM Kalbar bisa mencapai angka 75. Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalbar, lanjutnya, akan terus memperkuat pendidikan politik, transparansi pemerintahan, serta kolaborasi dengan media dan lembaga swadaya masyarakat.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya dinilai dari angka semata, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus mengatakan evaluasi IDI menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Evaluasi indikator demokrasi harus dilakukan secara berkesinambungan, terukur, dan strategis guna memperkuat kemajuan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Indeks Demokrasi Indonesia sendiri merupakan instrumen resmi yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia, meliputi aspek kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi.(Ara)
