PONTIANAK- Anggota DPRD Kalbar, Suib, menilai pemerintah daerah sudah gagal tangani masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang kali terjadi. Hal ini diungkapkannya usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kalbar dalam rangka pembahasan mendengar aspirasi dan pandangan publik dalam evaluasi karhutla.
“Saya menganalisa, membaca di lapangan bahwa terjadinya hal klasik seperti ini, saya menganggap pemerintah daerah sudah ndak bisa menangani. Saya kira udah gagal, kalau tidak gagal, tidak parah seperti ini,” tegas Suib pada Senin (14/9/2026).
Suib juga menyorot minimnya anggaran bantuan tidak terduga yang hanya dianggarkan sebesar Rp 20 miliar. Nilai ini menurutnya tidak sebanding dengan banyaknya jumlah desa yang ada di Kalbar.
“Termasuk penanganan pembangunan kanalisasi, sampai hari ini kita tidak pernah menemukan karena anggarannya tidak ada. APBD hari ini yang setelah melakukan perubahan, untuk penanganan darurat seperti ini, dana yang tidak terduga, BTT itu hanya dianggarkan Rp 20 miliar ini tidak mempresentasekan situasi. Desa di Kalbar ini lebih dari dua ribu, kalau kita bagi tiap desa ini melalui kabupaten berapa dapatnya? Dari postur anggaran kita memang tidak bisa,” tambahnya.
Anggota dewan dari Partai Hanura ini pun meminta pemerintah daerah baik itu di tingkat kabutapen, kota dan provinsi untuk terbuka dan mengakui ketidakmampuan daerah tangani bencana karhutla.
“Saya minta kejujuran pemerintah daerah, bupati, walikota, provinsi, sudahlah. Kalau memang kita sudah tidak bisa, terbuka saja,” ujarnya.(UL)
