PONTIANAK– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai unsur terkait. Meski jumlah titik panas menunjukkan tren penurunan, upaya pemadaman masih berlanjut, terutama di Kabupaten Ketapang.
Perkembangan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Karhutla bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Data Analytic Room, Jumat (23/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kehutanan beserta jajaran pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan dalam memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas penanganan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Berdasarkan data perkembangan penanganan karhutla selama September hingga 22 Oktober 2026, tercatat penurunan jumlah titik panas. Namun, pada 22 Oktober 2026, masih terdeteksi 39 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang tersebar di Kabupaten Ketapang, khususnya Kecamatan Kendawangan dan Pelang, serta Kabupaten Sintang dan Melawi.
Gubernur melaporkan, estimasi luas lahan yang terbakar selama September hingga Oktober 2026 mencapai 1.320 hektare. Dari total tersebut, sekitar 1.259,1 hektare telah berhasil dipadamkan, sementara 60,9 hektare lainnya masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Dapat kami laporkan, Bapak Menteri, perkiraan total luas lahan yang terbakar selama periode September hingga Oktober 2026 mencapai 1.320 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1.259,1 hektare telah berhasil dipadamkan, sehingga masih terdapat sekitar 60,9 hektare yang memerlukan penanganan lebih lanjut,” ujar Ria Norsan.
Penanganan dilakukan secara terpadu melalui operasi darat dan udara. Satgas Darat tercatat telah menangani area seluas 1.112 hektare, sedangkan Satgas Udara menangani sekitar 147,5 hektare.
Ria Norsan menegaskan, upaya pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar penanganan di lapangan berjalan optimal. Kolaborasi tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena masih terdapat konsentrasi titik panas di sejumlah kecamatan.
Di sisi lain, kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir dilaporkan mulai membaik. Tren penurunan titik api selama sepekan terakhir juga menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian kebakaran. Meski demikian, pemantauan dan pemadaman tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
Pemprov Kalbar berkomitmen melanjutkan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, aparat, petugas lapangan, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan karhutla sekaligus menekan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
