PONTIANAK– Perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya sekaligus mendorong kemajuan masyarakat Melayu di Kalimantan Barat. Peran tersebut tidak hanya tercermin dalam kehidupan keluarga, tetapi juga melalui keterlibatan aktif perempuan dalam organisasi dan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat mengukuhkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat masa bakti 2026–2031 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Norsan menegaskan bahwa perempuan, khususnya seorang ibu, memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter generasi penerus. Menurutnya, kemajuan keluarga, masyarakat, hingga suatu daerah tidak terlepas dari peran perempuan.
Ia optimistis masyarakat Melayu Kalimantan Barat akan semakin berkembang apabila perempuan diberikan ruang untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan.
Selain menyoroti peran perempuan, Norsan mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan soliditas dalam menjalankan organisasi. Ia meminta seluruh pengurus mengedepankan komunikasi serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi perpecahan.
Menurutnya, organisasi yang kuat membutuhkan kebersamaan dan keselarasan antaranggota sehingga setiap program dapat berjalan secara optimal.
Norsan juga mendorong organisasi kemasyarakatan Melayu di Kalimantan Barat memperkuat persatuan. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah penyelenggaraan Kongres Masyarakat Melayu Kalimantan Barat.
Rencana tersebut sebelumnya telah dibicarakan bersama Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat sebagai upaya menyatukan berbagai elemen masyarakat Melayu.
Ia mengibaratkan persatuan masyarakat Melayu seperti karang di tengah lautan yang tetap kokoh meskipun diterpa gelombang. Menurutnya, jumlah yang besar harus diiringi dengan kekuatan solidaritas agar masyarakat tidak mudah terpecah.
Lebih lanjut, Norsan berharap Majelis Perempuan Melayu dapat mengambil bagian dalam pelestarian dan pengembangan budaya Melayu sekaligus membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, pada prinsipnya mendukung program-program organisasi kemasyarakatan sepanjang dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pengukuhan kepengurusan periode 2026–2031 tersebut dihadiri Ketua MABM Kalimantan Barat, jajaran pengurus Majelis Perempuan Melayu, tokoh Melayu, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan.
Menutup sambutannya, Norsan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Ia berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pelestarian budaya Melayu di Kalimantan Barat.
