PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama serta menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Krisantus berharap persidangan tersebut tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi juga mampu melahirkan keputusan strategis untuk memperkuat pelayanan gereja, membangun persaudaraan, dan menjaga persatuan masyarakat Kalimantan Barat.
Ia turut memberikan apresiasi kepada PGIW Kalbar atas kontribusinya dalam pembangunan daerah, khususnya melalui pelayanan keagamaan, pendidikan, pembinaan umat, kegiatan sosial, serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut Krisantus, lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang memiliki beragam latar belakang suku, agama, dan budaya.
Ia menilai sikap saling menghormati dan keterbukaan antarumat beragama menjadi modal penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai.
Pada kesempatan tersebut, Krisantus secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan adanya tindakan yang menghambat masyarakat dalam menjalankan ibadah maupun mendirikan rumah ibadah.
Ia mempersilakan seluruh umat beragama membangun rumah ibadah selama memenuhi ketentuan yang berlaku, disertai kesiapan lahan, pembiayaan, serta perencanaan yang matang.
Bahkan, dirinya menegaskan siap berada di barisan terdepan untuk melindungi masyarakat apabila kebebasan beribadah mereka diganggu oleh pihak-pihak tertentu.
“Saya tidak mentoleransi kelompok ormas mana pun yang menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah atau mengganggu ibadah agama apa pun. Melarang orang beribadah dan melarang perayaan keagamaan bukanlah cerminan agama. Hal seperti itu tidak boleh terjadi di Kalbar,” tegas Krisantus di Aula Hotel Transera Pontianak, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, ketegasan pemerintah dalam persoalan tersebut bukanlah bentuk arogansi, melainkan upaya memastikan keadilan, perdamaian, dan ketenteraman dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Krisantus juga mengingatkan bahwa Kalimantan Barat merupakan miniatur Indonesia dengan keberagaman masyarakat yang menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, siapa pun yang telah menetap, bekerja, berkarya, dan membangun kehidupan di Kalbar merupakan bagian dari keluarga besar masyarakat Kalimantan Barat. Karena itu, tidak boleh ada perlakuan diskriminatif hanya karena perbedaan agama, suku, maupun asal-usul.
Ia berharap kegiatan persidangan organisasi keagamaan seperti MPL PGIW dapat terus dilaksanakan secara rutin. Tidak hanya oleh PGIW, tetapi juga organisasi keagamaan lainnya sebagai ruang memperkuat komunikasi, persaudaraan, dan toleransi.
Krisantus menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat. Setiap umat beragama mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun daerah.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh peserta sidang untuk terus menebarkan nilai toleransi, kasih sayang, dan persaudaraan serta memperkuat sinergi bersama pemerintah.
Dengan demikian, Kalimantan Barat diharapkan semakin kokoh sebagai daerah yang menjunjung tinggi keberagaman, sekaligus menjadi tempat yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
