PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa pengerukan alur pelayaran Sungai Kapuas merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga kelancaran distribusi logistik, aktivitas perdagangan, serta pelayanan publik di Kalimantan Barat.
Menurut Krisantus, pendangkalan Sungai Kapuas tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi alur yang semakin dangkal menyebabkan kapal hanya dapat melintas pada waktu-waktu tertentu mengikuti pasang surut air, sehingga menghambat distribusi barang dan meningkatkan biaya logistik.
“Persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pengerukan alur Sungai Kapuas harus segera direalisasikan agar distribusi logistik, pelayanan publik, dan perekonomian Kalimantan Barat tetap berjalan dengan baik,” tegasnya di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (6/8/2026).
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, PT Pelindo, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pelaksanaan pengerukan.
Pemprov Kalbar menargetkan kedalaman alur pelayaran dapat dipulihkan hingga minimal minus 5 meter Low Water Spring (LWS) sehingga kapal dapat melintas selama 24 jam tanpa bergantung pada pasang surut air.
Krisantus berharap dukungan pemerintah pusat segera terwujud agar pengerukan Sungai Kapuas dapat dilaksanakan secepatnya. Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok logistik, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.(Ara)
