PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan capaian baru dalam pengembangan inovasi daerah. Untuk pertama kalinya, Kalbar berhasil masuk nominasi Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Kalbar menjadi satu dari 57 pemerintah daerah yang lolos nominasi dalam ajang tersebut, dari total 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi di Indonesia.

Dalam tahapan penilaian, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memaparkan berbagai inovasi unggulan daerah secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/11/2026).
Pemaparan tersebut dihadapan dewan juri yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Metro TV, dan Tribunnews.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Kalbar memperkenalkan dua inovasi unggulan, yakni GERAI-KU dan SIDEKAP. Keduanya dikembangkan untuk menjawab persoalan masyarakat, mulai dari akses dan stabilitas harga pangan hingga peningkatan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

Gubernur Ria Norsan mengatakan, masuknya Kalbar dalam nominasi IGA 2026 menjadi pencapaian sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan inovasi yang memberikan manfaat nyata.

Menurutnya, keberhasilan inovasi tidak semata-mata diukur dari penghargaan yang diperoleh, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Masuknya Kalimantan Barat dalam nominasi IGA 2026 merupakan sebuah capaian sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Namun, yang paling penting bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana inovasi yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Berdasarkan data 2026, Kalimantan Barat telah mengembangkan sebanyak 76 inovasi daerah. Sebanyak 67 inovasi atau 88,16 persen sudah memasuki tahap penerapan, enam inovasi berada pada tahap inisiatif, dan tiga lainnya masih dalam tahap uji coba.

Dari keseluruhan inovasi tersebut, 53,95 persen berbasis digital, sedangkan 46,05 persen lainnya merupakan inovasi non-digital.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah GERAI-KU, program yang mempermudah masyarakat mendapatkan komoditas pangan, khususnya telur dan daging ayam, melalui sistem pemasaran yang mempertemukan peternak atau produsen secara langsung dengan konsumen.

Melalui mekanisme tersebut, rantai distribusi diharapkan menjadi lebih pendek sehingga peternak memperoleh kepastian harga, sementara masyarakat bisa mendapatkan produk dengan harga lebih terjangkau.

GERAI-KU juga berkontribusi dalam mendukung pengendalian inflasi, menjaga stabilitas pasokan pangan, mengembangkan UMKM peternakan, serta memperkuat pelaksanaan pasar murah.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, GERAI-KU telah memfasilitasi distribusi produk sebanyak 91.968,34 kilogram dengan nilai transaksi mencapai Rp2,57 miliar. Program ini juga mencatat manfaat ekonomi bagi konsumen sebesar Rp514,4 juta.

Dibandingkan tahun 2025, volume produk yang difasilitasi melalui GERAI-KU mengalami peningkatan sebesar 90,7 persen.

Pelaksanaan program tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Bank Indonesia, TNI AU, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, komunitas, hingga peternak. Bahkan, inovasi GERAI-KU telah direplikasi di Kabupaten Sintang dan Ketapang.

Selain sektor pangan, Pemprov Kalbar juga menghadirkan SIDEKAP atau Sistem Pelaporan Insiden Terintegrasi yang berfokus pada peningkatan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.
Inovasi ini dikembangkan untuk mengatasi kendala pelaporan insiden keselamatan pasien yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual berbasis kertas.

Dengan SIDEKAP, proses pelaporan, verifikasi, analisis hingga tindak lanjut insiden dapat dilakukan melalui sistem digital yang lebih terintegrasi dan terdokumentasi.

SIDEKAP mengedepankan tiga prinsip utama, yakni No Name, No Shame, dan No Blame. Artinya, tenaga kesehatan diberikan ruang untuk menyampaikan laporan insiden tanpa harus khawatir identitasnya diketahui, mendapat stigma, ataupun disalahkan.

Sistem ini juga dilengkapi fitur pelaporan daring, verifikasi dan penilaian insiden, analisis akar masalah atau Root Cause Analysis (RCA), rekomendasi perbaikan, pemantauan, hingga dashboard perkembangan laporan secara real time.

Dampak penerapan SIDEKAP terlihat dari peningkatan jumlah laporan insiden. Pada 2024 tercatat sebanyak 89 laporan, kemudian meningkat menjadi 204 laporan sepanjang 2025. Sementara pada Januari hingga Juni 2026, jumlah laporan mencapai 392.

Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun keterbukaan tenaga kesehatan dalam melaporkan insiden sekaligus memperkuat budaya keselamatan pasien dan manajemen risiko di fasilitas kesehatan.

Untuk memastikan inovasi daerah terus berkembang, Pemprov Kalbar juga mengintegrasikan program inovasi ke dalam indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025–2029 dan indikator kinerja utama perangkat daerah.

Selain itu, pemerintah provinsi mengembangkan website SARIVA KALBAR sebagai pusat informasi berbagai inovasi perangkat daerah serta membentuk forum diskusi untuk mendukung pembinaan dan pengembangan inovasi.

Ria Norsan menegaskan, inovasi harus berjalan beriringan dengan komunikasi yang baik agar setiap kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami serta melibatkan masyarakat.

“Kami ingin memastikan inovasi tidak berhenti pada tahap penciptaan atau penilaian, tetapi terus dikembangkan, diterapkan, dan direplikasi agar manfaatnya semakin luas. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang adaptif, solutif, dan semakin dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui keikutsertaan dalam nominasi IGA 2026, Pemprov Kalbar berharap pengembangan inovasi di berbagai sektor semakin berkelanjutan, memiliki dampak terukur, dan dapat diterapkan lebih luas demi meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.(Ara)