PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya dalam mendorong optimalisasi pengelolaan kelapa sawit sebagai sektor unggulan yang menopang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.
Dalam forum tersebut, Norsan mengungkapkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran vital bagi daerah. Dengan luas perkebunan mencapai lebih dari dua juta hektare dan produksi jutaan ton setiap tahun, sawit menjadi sumber penghidupan bagi ratusan ribu kepala keluarga di Kalbar.
“Ratusan ribu masyarakat bergantung pada sektor ini. Karena itu, pengelolaan sawit harus terus dioptimalkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya saat menghadiri Dialog Nasional bertema transformasi pengelolaan sawit berkelanjutan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Jakarta, Jum’at (24/4/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan hilirisasi industri sawit di Kalbar. Menurutnya, selama ini sebagian besar produk masih diekspor dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah ekonomi belum maksimal dinikmati di dalam daerah.
Selain itu, Norsan menanggapi dinamika penertiban kawasan hutan yang berdampak pada kebun masyarakat. Ia memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebun sawit rakyat, khususnya skala kecil, tetap dapat dimanfaatkan.
“Kita mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap bisa mengelola kebunnya, terutama yang berskala kecil,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui bahwa implementasi standar keberlanjutan seperti ISPO masih menjadi tantangan, terutama bagi pekebun swadaya. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan nyata mulai dari penyediaan bibit unggul, akses pupuk, pendampingan, hingga kemudahan pembiayaan.
Menurut Norsan, pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam memperkuat sektor sawit agar tetap berdaya saing sekaligus berkelanjutan.
“Dengan kerja sama yang baik, sawit tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Dialog nasional ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam merumuskan kebijakan pengelolaan kelapa sawit yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.(Ara)
