PONTIANAK – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Namun di sisi lain, mereka juga mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kalimantan Barat, Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan dalam aksi damai yang melibatkan berbagai elemen ormas Melayu, di antaranya Bala Komando Melayu, Laskar Pemuda Melayu (LPM), Satria Pembela Melayu (SPM), Ikatan Keluarga Bugis Melayu Kalbar (IKBMK), Pemuda Pancasila, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda.
Perwakilan lintas ormas menegaskan bahwa mereka menolak jika program MBG dihentikan hanya karena adanya dugaan penyimpangan oleh oknum tertentu.
“Program MBG telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Banyak UMKM yang terlibat, tenaga kerja terserap, petani, peternak ayam, nelayan hingga pelaku usaha lokal ikut merasakan manfaatnya. Karena itu kami mendukung program ini tetap berjalan,” tegas perwakilan ormas saat menyampaikan orasi.
Meski demikian, mereka menilai masih terdapat banyak persoalan dalam pelaksanaannya. Mulai dari dugaan keterlibatan pihak-pihak yang dianggap tidak layak menerima manfaat ekonomi dari program tersebut, hingga adanya indikasi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) di sejumlah dapur MBG.
Mereka menyoroti persoalan kualitas makanan, kebersihan dapur, penggunaan perlengkapan standar seperti sarung tangan dan penutup kepala, hingga suhu makanan yang diterima siswa.
“Anak-anak sekolah seharusnya menerima makanan yang layak dan sesuai standar. Jangan sampai anggaran besar yang dialokasikan negara justru bocor di tengah jalan akibat ulah oknum yang mencari keuntungan pribadi,” ujar salah satu orator.
Dalam kesempatan tersebut, lintas ormas secara terbuka meminta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan instansi terkait, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak.
Mereka juga mengungkapkan rencana pembentukan Posko Pengaduan Independen MBG yang akan berlokasi di Jalan Gajah Mada, Pontianak.
Posko tersebut nantinya akan menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan program MBG, mulai dari kualitas makanan, pengurangan porsi, hingga indikasi penyalahgunaan anggaran.
“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan ketidaksesuaian di lapangan. Jika ada hak anak-anak yang dikurangi atau kualitas makanan yang tidak sesuai standar, silakan laporkan. Kami siap meneruskan laporan itu ke pemerintah pusat,” tegas mereka.
Sementara itu, Apriansyah yang akrab disapa Yayan dari Laskar Pemuda Melayu sekaligus tokoh Bala Komando Melayu, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal program tersebut.
Menurutnya, pengawasan publik menjadi langkah penting agar program yang menyangkut kepentingan jutaan anak Indonesia tidak berubah menjadi ladang korupsi bagi segelintir pihak.
“Kami bukan hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga siap mengkritisi jika ada penyimpangan. Jangan sampai program yang baik ini dirusak oleh oknum yang ingin memperkaya diri sendiri,” tegas Yayan.
Ia juga mengajak media, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum untuk terlibat dalam pengawasan independen terhadap pelaksanaan MBG.
“Kalau memang ada oknum anggota dewan, pejabat, atau pihak mana pun yang memanfaatkan program ini demi kepentingan pribadi, mari kita awasi bersama. Jangan sampai hak rakyat dan hak anak-anak dikorupsi,” ujarnya.
Mereka berkomitmen mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar tetap berjalan sesuai tujuan awal pemerintah, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia tanpa praktik penyimpangan dan korupsi. (**)
