PONTIANAK – Ketua PGRI Kalbar, Muhammad Firdaus, minta pemerintah untuk perhatikan kesejahteraan guru jika Makan Bergizi Gratis (MBG) berlanjut.
PGRI Kalbar berikan lima poin pandangan terhadap program MBG, antara lain:
1. Program MBG perlu tetap dilanjutkan karena menyentuh kebutuhan dasar peserta didik, tetapi harus dievaluasi secara menyeluruh.
2. Pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam operasional SPPG.
3. Kebijakan pusat harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, agar tidak mengganggu keberlanjutan layanan pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
4. Meminta petugas SPPG yang membagikan langsung ke siswa saat pembagian mbg di sekolah serta pembersihannya, jangan membebankan kepada guru lagi, karena tugas guru sudah cukup padat dalam memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran.
5. Harus tepat sasaran terutama daerah 3T, serta memberikan kepada siswa yang tidak mampu betul-betul membutuhkan program mbg ini.
Firdaus juga menyoroti kekhawatiran anggaran MBG yang cukup besar berdampak pada alokasi dana daerah.
“Dalam implementasinya saat ini memang muncul sejumlah catatan kritis. Di antaranya muncul dapur-dapur SPPG yang belum sepenuhnya transparan dalam pengelolaan, serta kekhawatiran bahwa anggaran yang cukup besar terserap ke program ini sehingga berdampak pada alokasi dana ke daerah. Kami juga mencermati bahwa kebijakan fiskal pusat, seperti penyesuaian dana transfer ke daerah (termasuk DBH), berpotensi memberi tekanan pada APBD. Sementara di sisi lain, daerah saat ini juga memikul beban pembiayaan, termasuk untuk pembayaran gaji PPPK yang semakin meningkat,” ujarnya.(UL)
