PONTIANAK – Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini menjadi polemik, ada yang pro dan mendukung program Presiden Prabowo ini tetap berjalan, namun tak sedikit yang meminta dihentikan. Gelombang unjuk rasa di seluruh Indonesia pun sudah terjadi. Seperti halnya di Kota Pontianak, Kalbar, ratusan mahasiswa gelar aksi demo pada Kamis (18/6) di Bundaran Digulis Untan, meminta MBG dihentikan. Aksi demo balasan pun dilakukan di tempat yang sama pada Sabtu (20/6) oleh ratusan pekerja dapur SPPG dan orang tua siswa yang dukung MBG.
Benturan Dalam Istilah ‘Kesejahteraan Siswa’
MGB sejatinya dibuat pemerintah untuk menyejahterakan siswa, terutama mereka yang berada di pedalaman dan dari keluarga kurang mampu. Namun di lain sisi, pemerintah lakukan pemangkasan anggaran pendidikan untuk perbaikan ruang belajar, fasilitas belajar bahkan infrastruktur menuju ke sekolah. Pemangkasan ini bukan tanpa sebab, per hari anggaran yang dibutuhkan untuk MBG seluruh Indonesia mencapai Rp 1,2 triliun.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bathra, mengatakan MBG untuk siswa yang datang ke sekolah tanpa makan, agar siswa semangat saat belajar di sekolah.
“Kami yang tinggal di kampung, Sulawesi Tenggara, bayangkan adek-adek kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu tanpa makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan perut lapar,” ungkap Bathra di salah satu televisi swasta.
Menanggapi itu, Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra yang juga mahasiswa kedokteran bilang, perbaikin infrastruktur menuju sekolah lebih prioritas dibanding memberikan siswa makan siang.
“Tadi bahkan sudah disebutkan ada sesuatu yang lebih penting dari mengisi perut lapar. Bagaimana anak-anak sekolah yang akses pendidikannya terhambat. Mereka harus menyeberangi jembatan putus untuk sampai ke sekolah dan di sekolah mendapat makan bergizi dan itu menjadi sangat minor dibanding perjuangannya sampai ke sekolah,” ujar Fathimah.
Lapangan Kerja Baru Vs Tak Tebayarnya Gaji Guru
27.877 dapur SPPG di Indonesia tentu saja memberikan angin segar untuk lapangan pekerjaan baru. Banyak warga yang merasa terbantu dengan adanya dapur SPPG lantaran bisa mendapatkan penghasilan dengan gaji bulanan mulai dari Rp 2,5 juta hingga Rp 6,4 juta per bulan.
Namun di lain sisi, pemerintah memotong anggaran belanja daerah, dana bagi hasil (DBH) hanya 1 persen untuk daerah menjadikan pemda kesulitan untuk membayar gaji PPPK yang sebagian besar dari sektor pendidikan. Di Kalbar sendiri bahkan ada enam kabupaten dan kota yang tak mampu bayar gaji pegawai hingga harus melakukan pinjaman di bank daerah.
Unsur masyarakat pun bergerak, gugat MBG ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mulai dari guru, dosen hingga lembaga usaha mikro.
Iman Zaenatul Haeri, saksi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) saat menjadi saksi di sidang MK bahkan menangis saat mengungkapkan ada guru PPPK yang diputus kontraknya karena dianggap sudah sejahtera.
“Semua jenis guru terdampak dari MBG. Terjadi PHK terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera. Guru honorer yang sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu gajinya di bawah guru honorer, bahkan ada yang digaji Rp 500 ribu per bulan,” ungkapnya.
MBG Bermula dari Program Kemenkes
Sebelum MBG menjadi progam unggulan Presiden Prabowo, makanan bergizi ini sudah ada sebagai bagian dari Kemenkes. Berdasarkan UU No. 17/2023 tentang kesehatan, makanan gratis ini dikelola Kemenkes yang berkoordinasi dengan Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu dan Pemda setempat. Dengan menggunkan infrastruktur yang sudah ada seperti Posyandu, Puskesmas dan tenaga gizi. Targetnya: balita gizi buruk, ibu hamil dan menyusui yang kurang gizi, anak sekolah dan keluarga miskin ekstrem. (UL)
