PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim hujan 2026/2027. Kewaspadaan ditingkatkan menyusul potensi perubahan pola musim yang dapat memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.
Ria Norsan menilai informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pemerintah, baik dalam perencanaan pembangunan maupun mitigasi bencana.
Menurutnya, data prediksi cuaca dan iklim dapat menjadi acuan dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian dan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, hingga penyusunan anggaran penanganan bencana serta pengendalian inflasi.
Ia menyebut, kondisi musim di Kalbar tahun ini perlu mendapat perhatian karena awal musim hujan di sejumlah wilayah mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normal.
Perubahan pola tersebut juga perlu diantisipasi karena dapat diikuti hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko banjir, genangan hingga tanah longsor.
“Pengalaman menghadapi karhutla dan kekeringan harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan kita menghadapi musim hujan,” ujar Ria Norsan saat mengikuti Press Release Prediksi Musim Hujan 2026/2027 Provinsi Kalimantan Barat secara daring dari Ruang DAR, Jumat (2/10/2026).
Ia meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota menggunakan informasi BMKG sebagai dasar dalam menentukan langkah antisipasi di lapangan.
Koordinasi antarlembaga juga dinilai perlu diperkuat, khususnya antara BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta instansi teknis lainnya.
Tak hanya pemerintah, pelaku usaha di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi hingga logistik juga diminta menyesuaikan kegiatan operasional dengan kondisi cuaca guna mengurangi potensi risiko dan kerugian.
Ria Norsan turut mengingatkan masyarakat agar ikut melakukan langkah pencegahan dari lingkungan masing-masing. Salah satunya dengan menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan.
Pemprov Kalbar juga berkomitmen memperkuat sinergi bersama BMKG, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan sistem peringatan dini serta mempercepat respons ketika terjadi bencana.
“Mari kita bangun budaya siaga sebelum terjadi, tanggap ketika terjadi, dan cepat dalam melakukan pemulihan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, jajaran Forkopimda Kalbar, para bupati dan wali kota, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal serta pemangku kepentingan terkait.(Ara)
