KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya Sujiwo menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diterbitkan.
Dalam pidato penyampaian laporan pertanggungjawaban di hadapan DPRD Kabupaten Kubu Raya, Sujiwo mengungkapkan rasa syukur atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kalinya bagi daerah itu.
Menurut Sujiwo, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak hanya merupakan hasil kerja pemerintah daerah semata, melainkan buah kolaborasi berbagai pihak.
“Opini WTP ini bukan hanya kerja saya beserta jajaran pemerintah daerah, tetapi kerja kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan legislatif, dukungan Forkopimda, dunia usaha, instansi vertikal, pihak ketiga, hingga rekan-rekan media yang selama ini turut membantu kerja-kerja pemerintah,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).
Meski demikian, Sujiwo menegaskan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari perjuangan. Ia meminta seluruh pihak untuk tetap menjaga kehati-hatian dan tidak lengah dalam pengelolaan keuangan daerah agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan.
“Yang paling utama adalah bagaimana setiap rupiah itu benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan rakyat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain menyoroti pengelolaan keuangan daerah, Sujiwo juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah. Ia menyebut Pemkab Kubu Raya akan menerapkan konsep satu data dengan menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan utama.
Namun demikian, menurutnya pemerintah daerah tetap memerlukan data pembanding untuk memastikan kondisi masyarakat di lapangan benar-benar sesuai dengan data yang tersedia.
Ia mencontohkan saat pelaksanaan program bedah rumah, ditemukan sejumlah data yang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat. Karena itu, validasi data menjadi langkah penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Data sangat penting dalam pengambilan keputusan. Kalau data yang digunakan salah, maka keputusan, kebijakan, dan langkah yang diambil juga akan salah,” katanya.
Untuk memperkuat akurasi data, Sujiwo berencana melibatkan unsur TNI dan Polri melalui jaringan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang tersebar hingga tingkat desa. Data dari lapangan tersebut akan menjadi bahan pembanding dalam penyusunan kebijakan lokal.
“Ketika membuat kebijakan lokal, saya harus memiliki data pembanding agar tidak ada kegamangan dan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” pungkasnya.(Ara)
