PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat inklusi keuangan sebagai salah satu upaya mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), berbagai program strategis terus dikembangkan agar layanan keuangan formal semakin mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kinerja TPAKD Kota Pontianak pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Realisasi program kerja bahkan mencapai 145,74 persen, melampaui rata-rata capaian TPAKD kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat yang berada di angka 135,78 persen.
“Capaian ini menjadi modal penting untuk terus memperkuat akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Edi saat menghadiri Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, TPAKD memiliki peran strategis dalam mempertemukan pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menghadirkan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Berbagai program yang menjadi perhatian antara lain pemberdayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, digitalisasi transaksi melalui QRIS, peningkatan literasi keuangan, program satu rekening satu pelajar, hingga perluasan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah,” katanya.
Meski demikian, Edi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam mencapai target tahun 2026, terutama terkait Universal Health Coverage (UHC). Berkurangnya dana transfer daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemenuhan target cakupan layanan kesehatan secara menyeluruh.
“Kita akan berupaya menambah dukungan anggaran melalui perubahan anggaran agar target UHC tetap dapat dipenuhi,” jelasnya.
Selain sektor kesehatan, Pemerintah Kota Pontianak juga berkomitmen memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya pekerja formal, program tersebut juga menyasar pekerja rentan dan kader posyandu yang membutuhkan perlindungan keselamatan kerja.
Edi berharap sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.
Menurutnya, akses keuangan yang luas dan mudah akan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM, pelajar, hingga kelompok masyarakat rentan.
“Kita ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan yang aman dan resmi sehingga dapat mendorong pemerataan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.(Ara)
