PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan membangun sinergi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut menjadi fokus dalam Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat yang digelar di Balai Petitih, Kamis (2/7/2026).
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan peningkatan IPM harus menjadi gerakan bersama yang tidak hanya mengejar capaian angka, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan diukur dari semakin mudahnya masyarakat memperoleh pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatnya kesejahteraan ekonomi.
“IPM Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak. Namun, tantangan ke depan masih besar sehingga kolaborasi harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Norsan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kalimantan Barat pada 2025 mencapai 72,09 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 71,19. Capaian tersebut sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pembangunan manusia di Kalimantan Barat dan menempatkan provinsi ini pada kategori IPM tinggi.
Untuk mempertahankan tren positif tersebut, Pemprov Kalbar terus menjalankan berbagai program strategis pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong pemerataan akses melalui program internet gratis untuk sekolah, subsidi pendidikan, pengembangan Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, serta Gerakan Desa SAKTI guna menekan angka anak tidak sekolah.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah memprioritaskan penguatan layanan kesehatan primer, pembangunan rumah sakit regional, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Pada aspek ekonomi, berbagai program pengentasan kemiskinan juga terus diperluas melalui pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pembangunan sanitasi, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, pemberdayaan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja.
Gubernur menegaskan Satgas Percepatan IPM harus menjadi motor penggerak yang mampu mengintegrasikan seluruh program lintas sektor agar berjalan efektif, berbasis data, dan menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kita ingin setiap perangkat daerah memiliki rencana aksi yang terukur. Pembangunan manusia harus dilakukan secara terpadu sehingga seluruh program saling mendukung dalam meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Barat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Saichudin menyampaikan bahwa meski IPM Kalbar masih berada di posisi terbawah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.
Menurutnya, percepatan pembangunan harus terus difokuskan pada tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dengan didukung integrasi data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Ia juga mengajak seluruh instansi dan pemangku kepentingan mendukung penyediaan data yang berkualitas agar setiap program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Coffee Morning Satgas Percepatan IPM dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta berbagai mitra pembangunan. Forum tersebut menjadi wadah menyatukan langkah dan memperkuat sinergi dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat.(Ara)
