PONTIANAK – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk menolak pencabutan peraturan daerah (perda) perladangan.
“Pemerintah bisa lihat langsung turun ke lapangan bagaimana cara kami membakar ladang. Jam 3 kami bakar ladang, jam 6 bisa kami lewati untuk mencari himpun, bahasa kami itu binatang yang mati terbakar di situ bisa. Karena dibuatlah sekat pembakar, bakarnya pun dilihat arang anginnya. Kalau asap yang terjadi sekarang ini bukan berasal dari peladang,” ungkap Panglima Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP), Andreas saat ditemui usai aksi pada Kamis (27/8/2026).
Andreas pun menegaskan keberaniannya menantang Presiden Prabowo untuk membuktikan bahwa penyebab karhutla yang terjadi saat ini bukan perilaku berladang masyarakat, melainkan perusahaan-perusahaan besar yang membuka lahan untuk kebun mereka.
“Saya berani tantang Prabowo sebagai Presiden Negara Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan kemarin, ayo kita cek. Benar ndak itu. Tadi Pak Gubernur tadi mengatakan, itu punya pekebun. Iya, bukan peladang, kebun nanas, kebun sawit, bukan peladang. Jangan peladang dijadikan kambing hitam terus,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada Pemprov Kalbar untuk segera mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan pembukaan lahan dengan cara dibakar.(UL)
