PONTIANAK – Cipayung Plus Kalimantan Barat yang terdiri dari PMKRI, HMI, PMII, GMKI, HIKMABUDHI, IMM, dan KAMMI menyoroti pelaksanaan Pro Liga Kalbar 2024-2026 yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait transparansi anggaran dan arah kebijakan penyelenggaraan kegiatan.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Kalbar menilai publik hingga kini belum memperoleh penjelasan terbuka mengenai total anggaran, sumber pendanaan, maupun mekanisme pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
“Kami menuntut keterbukaan penuh terhadap seluruh aspek pembiayaan Pro Liga di Kalimantan Barat agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” demikian kutipan pernyataan Cipayung Plus Kalbar.
Selain persoalan transparansi, mereka juga menyoroti minimnya pelibatan organisasi olahraga daerah, komunitas lokal, dan atlet asal Kalbar dalam pelaksanaan kegiatan.
Menurut mereka, event olahraga berskala besar seharusnya mampu menjadi ruang kolaborasi yang melibatkan lebih banyak elemen masyarakat serta memberi dampak nyata terhadap pengembangan olahraga dan ekonomi lokal.
“Kegiatan publik harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk membuka ruang bagi atlet daerah dan pemberdayaan UMKM lokal,” lanjut pernyataan tersebut.
Cipayung Plus Kalbar juga menilai pemerintah perlu lebih memperhatikan prioritas pembangunan daerah di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Mereka turut meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Pro Liga Kalbar periode 2024–2026 sebagai bentuk pengawasan publik.
“Audit harus dilakukan secara independen dan hasilnya dibuka kepada masyarakat demi menjaga transparansi serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan,” tegas mereka.
Di akhir pernyataan, Cipayung Plus Kalbar menegaskan sikap tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
